JURNAL ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN SURAT KABAR KOMPAS DAN JAWA POS DALAM KASUS KPK DAN POLRI

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN SURAT KABAR KOMPAS DAN JAWA POS DALAM KASUS KPK DAN POLRI

Merlin Genda

Abstrak

            Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis framing pemberitaan Surat Kabar Kompas dan Jawa Pos dalam kasus KPK dan Polri; dan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pemberitaan Surat Kabar Kompas dan Jawa Pos dalam kasus KPK dan Polri.

Tipe penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah framing dengan menggunakan model Robert. N. Entman. Model ini digunakan untuk mengetahui cara media massa mengkontruksikan realitas dengan empat elemen yaitu: define problem, diagnose causes, make moral judgement dan treatment recommendation.

Kata Kunci: Framing, Surat Kabar  Kompas, Surat Kabar  Jawa Pos.

1.             Pendahuluan

Ketergantungan yang tinggi terhadap media akan mendudukkan media sebagai alat yang ikut menentukan dan membentuk apa dan bagaimana masyarakat. Pernyataan ini selaras dengan pandangan bahwa media adalah agen konstruksi realitas, karena ketika masyarakat tergantung kepada media, kemungkinan akan tergiring oleh konstruksi yang dilakukan media menjadi cukup besar. Seperti halnya topik pemberitaan KPK dan Polri. Hal seperti ini untuk sekarang sudah menjadi konsumsi publik, bukan lagi hal yang harus ditutupi melainkan harus dipublikasikan kemasyarakat akan kebenaran yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Perseteruan antara KPK dan Polri pun banyak mendapat liputan media, pasalnya dua lembaga negara ini harusnya bekerja sama dalam upaya penegakan hukum, bukan malah saling melemahkan dan menimbulkan rasa cemas bagi masyarakat. Demi penegakan hukum yang lebih baik, KPK dan Polri harus diperkuat. Tiga kali kasus KPK dan Polri harus dievaluasi dan dijadikan pelajaran. Dalam kerja sama penegakan hukum antara KPK dan Polri ada etika dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh kedua lembaga itu. KPK dan Polri kembali bersitegang pada tahun 2012 kali ini kasus pengadaan simulator sim yang dimana, surat izin mengemudi awalnya dimenangkan oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi melalui tender untuk pengadaan 700 simulator sepeda motor dengan nilai Rp. 54,453 miliar dan 556 buah simulator mobil senilai Rp. 142,415 miliar. Kemudian pada Januari 2012 KPK memulai penyidikan dengan mengumpulkan bahan bukti serta berbagai sumber keterangan sehubungan dengan adanya dugaan suap terhadap pejabat korlantas Polri, dengan dugaan suap penggelembungan (Mark up) harga simulator untuk kendaraan beroda 2 dan beroda 4, dimana kerugian Negara ditaksir mencapai Rp. 90 miliar-Rp. 100 miliar.

Selanjutnya perseteruan antara KPK dan Polri awal tahun 2015 dimulai sejak dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto mengumumkan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Pada saat pengumuman itu, Komjen Budi merupakan calon tunggal Kapolri yang sedang mengikuti rangkaian fit and proper test di DPR. Setelah 10 hari dari ditetapkannya Komjen Budi sebagai tersangka, publik dibuat terkejut dengan adanya kabar penangkapan Bambang Widjojanto, Komisioner yang membidangi sektor penindakan ini ditangkap karena menjadi tersangka kasus memberikan arahan kepada saksi memberikan keterangan palsu di sidang MK.

Berita-berita Perseteruan KPK dan Polri ini tidak bisa lepas dari peran media sebagai penyaji informasi tentang situasi dan kondisi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana media dalam memproduksi teks berita berusaha menampilkan fakta dari peristiwa yang terjadi. Berbagai pandangan mengenai persteruan ini dikemukakan dan dimuat oleh media. Bukan hanya KPK dan Polri yang memberikan pandangan mengenai masalah ini, tetapi para praktisi dan berbagai elemen juga berperan.

2.             Landasan Teori

2.1.       Komunikasi Massa

Komunikasi meliputi berbagai dimensi; salah satunya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia (human communication) yang lahir bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik, yang mampu melipatgandakan pesan-pesan komunikasi. Karena eratnya penggunaan peralatan tersebut, maka komunikasi massa dapat diartikan sebagai jenis komunikasi yang menggunakan media massa untuk pesan-pesan yang disampaikan. (Wiryanto, 2006:2)

Yang dimaksud dengan komunikasi massa ialah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang ditujukan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. (Effendi, 1986:76). Komunikasi massa, dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, terbagi atas media komunikasi massa cetak, komunikasi massa elektronik auditif, dan media komunikasi massa audiovisual. Media komunikasi massa cetak menunjuk kepada surat kabar, tabloid, majalah. Media komunikasi massa elektronik auditif menunjuk kepada radio siaran (broadcasting). Sedangkan media komunikasi massa elektronik audiovisual menunjuk kepada media televisi siaran dan media on line internet. (Sumadiria, 2014:18)

Defenisi paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan oleh Bittner (1980): komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Ahli komunikasi yang lain mendefenisikan komunikasi dengan merinci karakteristik komunikasi massa. Gerbner (1987) menulis: komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Sumadiria, 2014:19). Maletzke (1963) mengungkapkan, komunikasi massa kita artikan setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar (Sumadiria, 2014:19)

2.2.       Fungsi Media Massa

Media massa baik itu cetak maupun elektronik bahkan memegang peranan penting dalam berbagai sendi kehidupan. Mc.Quail (1994:3) mengungkapkan beberapa fungsi media massa ditopang oleh beberapa asumsi antara lain media massa merupakan sumber kekuatan – alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja sebagai individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif; media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. Sedangkan menurut Lippman (Badara, 2013:11), fungsi media adalah pembentuk makna; bahwasanya interprestasi media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang sesuatu realitas dan pola tinadakan mereka.

Agee (Dirgahayu, 2007:19) mengutarakan fungsi utama media adalah: (1) to inform (menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara dan dunia; (2) to comment (mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita; (3) to provide (menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media). Fungsi sekunder media adalah: (1) untuk mengkampanyekan proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, yang diperlukan sekali untuk membantu kondisi-kondisi tertentu; (2) memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun dan cerita-cerita khusus; (3) melayani pembaca dengan konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak.

2.3.       Surat Kabar

Surat Kabar merupakan suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Bisa dikatakan surat kabar merupakan media massa tertua yang dikenal manusia. Fungsi utama surat kabar adalah memberi informasi dan menghibur. Sedangkan pengertian lain surat kabar adalah suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh sang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto dan sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar (berita) dan terbagi dalam kolom-kolom, terbit secara tiap hari atau priodik. Media cetak dalam hal ini surat kabar merupakan media yang sudah ada sejak dulu, bisa dikatakan paling tua dibandingkan dengan media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Guternberg di Jerman. Prototipe surat kabar pertama diterbitkan di Bremen, Jerman pada tahun 1609. Bentuk surat kabar yang sesungguhnya terbit pada tahun 1620 di Frankfrut, Berlin, Hamburg, Vienna, Amsterdam dan Antwerp (Mutia dkk, 2012:110)

Surat kabar merupakan salah satu bentuk media massa yang masih tetap digunakan oleh sebagian besar masyarakat dunia termasuk Indonesia. Walaupun terdapat berbagai alternatif sumber berita lainnya, seperti radio, majalah, televisi dan internet, namun surat kabar mempunyai nilai yang tidak dapat digantikan oleh berbagai jenis media cetak dan elektronik lainnya.

2.4.       Pengertian Berita

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa Inggris disebut Write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan Vritta, artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”.

Berita terdiri dari beberapa bagian. Bagian  terkecil dari berita adalah data. Data berasal dari datum, sedangkan datum diambil dari semua kejadian atau peristiwa. Untuk bisa jadi berita, data harus dibuat atau diolah lebih dahulu.

Earl English dan Clarence Hach dalam bukunya yang berjudul “Scholastic Journalism”, yang mengatakan:“News is difficult to define, because it involse many variable factors.” (Memberi batasan atau definisi barita adalah sukar, karena berita mencakup banyak faktor-faktor variabel) (Assegaff, 1985:22)

2.5.       Keberpihakan Pemberitaan

Keberpihakan media dalam memberitakan suatu kasus yang mencerminkan konflik merupakan hal yang perlu dihindari. Keberpihakan yang paling mendasar terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung (favourable) ataupun perasaan tidak mendukung (unfavourable) seperti yang diungkapkan Berkowitz (Rahayu, 2006:134). Lebih spesifik lagi adalah sikap berpihak sebagai derajat afeksi positif atau afeksi negatif terhadap objek psikologis (Rahayu, 2006:134) Dalam kegiatan jurnalistik keberpihakan media akan tampak untuk berpihak pada kecenderungan berafeksi positif, netral, dan negatif (Rahayu, 2006:134). Keberpihakan positif berarti media memilih sikap mendukung (favourable). Sedangkan sikap negatif mencerminkan sikap tidak mendukung (unfavourable).

Berdasarkan gagasan jurnalisme profesional dalam pemberitaan konflik, media dituntut berada dalam situasi tengah antara pihak-pihak terlibat konflik. Jelasnya, media dalam menjalankan peran idealnya terutama jurnalis dalam memberitakan konflik harus menjalankan tugas sesuai dengan pedoman profesional. Seperti yang diungkap Burns (Rahayu, 2006:132) yaitu agar dapat menjaga sikap objektif, berimbang, akurat, dan benar sehingga dalam posisi independen.

2.6.       Analisis Framing

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Awalnya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja akan melalui konstruksi. Disini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknis jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan.

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih  bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya ditonjolkan dan yang akan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Sobur, 2002:162).

Menurut Entman (Sobur, 2002:172), framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: pertama. Pada identifikasi masalah (problem identification), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (causal interpretation), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (moral evaluation), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah (treatment recommendation), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksi hasilnya.

Ada empat fungsi framing menurut Entman yaitu: pertama mendefinisikan masalah, menetapkan apa yang dilakukan agen kausal, dengan biaya dan keuntungan apa, biasanya diukur dengan nilai-nilai budaya bersama. Kedua, mendiagnosis penyebab, mengidentifikasi kekuatan yang menciptakan masalah. Ketiga, melakukan penilaian moral, mengevaluasi agen-agen kausal dan dampak-dampaknya. Keempat, menyarankan perbaikannya, menawarkan dan memberikan pembenaran terhadap penanganan masalah, serta memprediksi kemungkinan akibatnya. (Sobur, 2002:182)

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan model analisis Framing dari analisis framing model Robert N. Entman. Robert N. Entman adalah salah satu ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media, framing digunakan  untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Konsep framing, dalam pandangan Entman (Sobur, 2002:165), secara konsisten  menawarkan sebuah cara untuk mengungkap the power of a communication text. Framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

2.7.       Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial disertakan dalam penelitian ini. Mengingat analisis framing termasuk ke dalam paradigm konstruksionis. (Eriyanto 2002:37). Paradigm konstruksionis diperkenalkan oleh pakar sosiologi, Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Menurut keduanya, realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subjektif dan objektif (Eriyanto, 2002:13). Setiap upaya mendeskripsikan konseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan, atau benda merupakan suatu usaha mengkontruksikan berbagai realitas (Hamad, 2004:11). Manusia merupakan instrument dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif).

Menurut Berger (Eriyanto, 2002), masyarakat merupakan produk manusia dan manusia merupakan produk masyarakat. Keduanya saling berdialektika secara terus menerus. Dalam pandangan Berger, proses dialektika tersebut terjadi dalam tiga tahapan yang disebut moment. Pertama, tahap eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekpresi siri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental ataupun fisik. Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan ekternalisasi manusia tersebut. Ketiga, internalisasi, yakni proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektivitas individu dipengaruhi olehh struktur dunia sosial.

Bagi Berger, realitas kehidupan sosial bukanlah realitas natural, akan tetapi hasil dari konstruksi (Sobur, 2002:91). Dengan pandangan semacam ini, realitas atau kenyataan berwajah ganda/plural. Realitas yang sama dimungkinkan ditafsir dan dikonstruksi secara berbeda oleh setiap orang. Selain plural, konstruksi social juga bersifat dinamis. Realitas social berlangsung secara terus mengiringi kehidupan manusia.

2.8.       Teori Konstruksi Sosial

Teori Tanggung Jawab Sosial juga disertakan dalam penelitian ini. Teori pers tanggung jawab sosial bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, melakukan transaksi bisnis, dan yang utama adalah untuk menangkat konflik sampai tingkat diskusi melalui pasar ide yang bebas dan bertanggung jawab. Media tanggung jawab sosial diawasi oleh komisi-komisi yang dibentuk oleh masyarakat serta oleh berbagai etika yang dibuat oleh kaum profesional.

Terori pers tanggung jawab sosial, muncul sebagai protes terhadap kebebasan mutlak yang dikembangkan dan diagung-agungkan teori libertarian. Akibatnya, terjadi kemerosostan moral pada masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan media harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab media trerhadap masyarakat sangat kurang. Hal ini ditekankan sebagai orientasi yang utama dari media. Penekanan tanggung jawab moral kepada masyarakat dengan usaha untuk menghindari kemungkinan terjadinya keadaan yang membahayakan kesejahteraan umum. (Sumadiria, 2014:77)

Teori pers tanggung jawab sosial ialah media harus menerima tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Media memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral. Media tak memiliki kebebasan mutlak. Setiap kebebasan yang digunakan oleh media pada akhirnya harus dikembalikan dan harus bisa diterima oleh masyarakat.

3.             Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Kompas

Pembentukan suatu berita dalam media massa pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas terhadap suatu peristiwa sehingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian, seluruh isi media adalah realitas yang dikonstruksikan (constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna (Hamad, 2004:10). Salah satu peristiwa yang dikonstruksikan melalui pemberitaan di media massa adalah kasus KPK dan Polri.

Pada Surat Kabar Kompas kasus ini dimuat dengan berita sedemikian rupa sehingga untuk kasus ini selalu termuat setiap hari dengan berita-berita yang dapat memberikan ketegangan dan keresahan bagi para pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud melihat bagaimana media dalam hal ini Kompas membingkai pemberitaan mengenai peristiwa perseteruan KPK dan Polri.

a)      Topik berita penyelesaian kasus KPK vs Polri ada di tangan Presiden Joko Widodo

Ada 13 berita tentang tanggung jawab presiden dalam menangani kasus antara KPK dan Polri yang dimuat oleh surat kabar Surat Kabar Kompas edisi januari 2015 – Maret 2015. Ada 7 edisi berita di Bulan Januari 2015 yaitu edisi berita tanggal 14 januari 2015, 15 januari 2015, 16 januari 2015, 17 januari 2015, 21 januari 2015, 25 januari 2015 dan 29 januari 2015. Dan 6 edisi berita di Bulan Februari yang memuat tentang penyelesaian kasus KPK vs Polri ada di tangan presiden yaitu edisi berita tanggal 2 Februari 2015, 6 Februari 2015, 10 Februari 2015, 13 Februari 2015, 14 Februari 2015, dan 20 Februari 2015. Sedangkan edisi Bulan Maret Tahun 2015 tidak terdapat berita-berita yang memuat tentang penyelesaian kasus KPK vs Polri ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Pada edisi Sabtu, 17 Januari 2015 define problem atau permasalahan yang diangkat pada berita dengan judul “Langkah presiden diapresiasi”, ditulis dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif humanis, berupa penghargaan dan penghormatan keputusan Presiden dalam mengambil langkah oleh Ketua DPR. Kedua, dari perspektif masyarakat berupa Langkah Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri diapresiasi, sekaligus proses hukum di KPK dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari frame berita pada paragraf pertama di bawah ini:

“saya hargai dan hormati keputusan presiden, begitu juga dengan proses hukum yang terus berlangsung di KPK. Dilantik atau tidak, itu wewenang presiden, DPR tidak bisa ikut campur. DPR akan mendukung. Kata Ketua DPR Setya Novanto, Jumat (16/1).

Pada paragraf dua juga ditulis “Wakil Ketua DPR dari fraksi PAN Taufik Kurniawan menambahkan, jika Presiden memutuskan mencalonkan Kepala Polri lain selain Budi. DPR bersedia menjalankan tugasnya mengadukan uji kelayakan dan kepatutan”.

Diagnose causes berita dengan judul “Langkah Presiden Diapresiasi”, ditulis dari perspektif humanis dengan mengungkap berita Presiden memutuskan menunda melantik Budi sebagai Kepala Polri meski dia telah melalui tahapan untuk menduduki jabatan itu termasuk telah mendapat persetujuan dari DPR. Ini karena Budi sedang menjalani proses hukum setelah selasa lalu diumumkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Dan juga memberhentikan dengan hormat Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Polri dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Plt. Kepala Polri. Hal ini dapat dilihat dari frame berita pada paragraf empat dan kelima di bawah ini:

“Jadi menunda, bukan membatalkan. Kata presiden dalam pernyataan pers di Istana Merdeka”.

“Dalam kesempatan ini juga presiden mengumumkan memberhentikan dengan hormat Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Polri. Badrodin Haiti yang sebelumnya Wakil Kepala Polri lalu diangkat menjadi pelaksana tugas Kepala Polri”.

Make moral judgement berita dengan judul “Langkah Presiden Diapresiasi”, ditulis dari perspektif humanis. Dimana secara eksplisit Kompas memberi penilaian moral bahwa langkah presiden Joko Widodo dalam menunda pelantikan Budi sebagai Kepala Polri adalah sebagai bentuk politik jalan tengah. Hal ini didasarai dengan pernyataan salah satu anggota Komisi III dari fraksi PDI-P, berikut kutipan beritanya pada paragraf ke dua belas:

“Apapun keputusan Jokowi, fraksinya dan fraksi lain di Koalisi Indonesia Hebat tetap mendukung. Langkah Jokowi menunda melantik Budi sebagai bentuk politik jalan tengah, Kata Ahmad Basaran Anggota Komisi III fraksi PDI-P.”

Treatment recommendation berita dengan judul “Langkah Presiden Diapresiasi”, ditulis dengan perspektif humanis dan perspektif masyarakat. Dimana dalam Surat Kabar kompas memberikan rekomendasi kepada langkah Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Budi Gunawan merupakan jalan terbaik yang menghormati proses politik di DPR, sekaligus proses hukum di KPK dan aspirasi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan wakil ketua komisi III DPR dari fraksi partai Demokrat Benny K Harman seperti kutipan di pada paragraf tiga belas dibawah ini :

“Putusan Presiden itu sesuai dengan konstitusi. Ini merupakan langkah terbaik untuk bangsa dan negara, kata wakil ketua komisi III DPR dari fraksi partai Demokrat Benny K Harman”.

b)      Topik Perseteruan KPK vs Polri

Jika diakumulasikan berita tentang perseteruan KPK vs Polri pada edisi Januari – Maret Tahun 2015 yaitu ada 9 berita pada edisi januari 2015 yaitu pada tanggal 19 Januari 2015, 20 Januari 2015, 21 Januari 2015, 22 Januari 2015, 23 januari 2015, 24 januari 2015, 25 Januuari 2015, 27 Januari 2015 dan 28 Januari 2015; ada 14 berita pada edisi februari 2015 yaitu berita pada tanggal 1 Februari 2015, 4 Februari 2015 memuat 2 berita, 5 Februari 2015 memuat 2 berita, 7 Februari 2015, 9 Februari 2015, 10 Februari 2015, 11 Februari 2015, 14 Februari 2015, 17 Februari 2015, 18 Februari 2015, 21 Februari 2015, 26 Februari 2015 dan 27 Februari 2015; dan ada 5 berita pada edisi maret tahun 2015 yaitu edisi berita pada tanggal 2 Maret 2015, 8 Maret 2015, 11 Maret 2015, 12 Maret 2015 dan 13 Maret 2015. Dimana pada edisi Januari – Maret 2015 sebagian besar berita memuat tentang keberpihakan pihak-pihak tertentu terhadap KPK.

Pada edisi Selasa 20 Januari 2015, Define problems berita dengan judul “KPK Sita Dokumen Transaksi”, ditulis dengan perspektif humanis. Dimana dalam pemberitaan tersebut memuat tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita dokumen transaksi keuangan dari sejumlah bank yang diduga terkait dengan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dokumen itu diharapkan dapat mengonfirmasi transaksi dan rekening tidak wajar yang diduga dimiliki Budi. Hal ini dapat dilihat dari frame berita pada paragraf  pertama di bawah ini:

“Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuturkan, Senin (19/1), dokumen transaksi keuangan yang sudah disita KPK antara lain berkaitan dengan aliran dana mencurigakan yang diduga terkait Budi atau kerabatnya”.

Diagnose causes berita dengan judul “KPK sita dokumen transaksi”,  ditulis dengan perspektif humanis dengan mengungkap berita tentang penolakan Bambang Widjojanto untuk menjelaskan tentang dari mana asalnya dokumen yang disita KPK. Bambang Menolak menjelaskan dokumen yang disita itu berasal dari Bank mana. Ia tak ingin bank tersebut didatangi oleh pihak-pihak yang berupaya menghilangkan dokumen itu. Hal ini dapat dilihat dari frame berikut ini:

“Selasa hari ini, KPK juga menjadwalkan memeriksa sejumlah perwira Polri sebagai saksi untuk tersangka Budi. Namun halnya penyitaan dokumen transaksi keuangan terkait Budi di sejumlah bank, KPK menduga ada sejumlah pihak yang diduga menghalangi pemeriksaan itu”.

Make moral judgement berita dengan judul “KPK sita Dokumen Transaksi”, ditulis dengan perspektif humanis. Secara eksplisit Kompas memberikan penilaian moral bahwa terkait penggantian Kepala Polri Presiden tidak berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hal ini senada dengan kutipan berita yang menunjukkan sikap moral terkait penggantian Kepala Polri sebagai pada paragraf delapan belas berikut:

“Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, terkait penggantian Kepala Polri pada Jumat pekan lalu (16/1), Presiden tidak menggunakan Pasal 11 ayat 5 UU No 2/2002 tentang kepolisian yang berbunyi “Dalam kaeadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan Selanjutnya dimintakan persetujuan DPR”.

 Pada paragraf selanjutnya juga ditulis, “Presiden mengambil keputusan menetapkan Wakil kepala Polri menjalankan fungsi-fungsi harian sebagai Kepala Polri.” Hal ini sangat jelas bahwa agar tidak terjadi kekosongan di pimpinan kepolisian, Presiden melakukan diskresi dengan pelaksana fungsi pemerintahan.

Treatment recommendation berita dengan judul “KPK Sita Transaksi Dokumen”, ditulis dengan perspektif humanis dan masyarakat. Dimana Kompas memberikan rekomendasi agar perdebatan segera terselesaikan adalah dengan mempercepat proses hukum di KPK. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang Saldi Isra pada paragraf sembilan belas sebagai berikut:

“Saat jenderal (pol) Sutarman diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Polri, sementara pengangkatan Budi sebagai Kepala Polri ditunda, tidak ada piluhan lain selain menunjuk Badrodin Haiti untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala polri”.

Pada paragraf selanjutnya juga ditulis. “Langkah presiden itu, menurut Saldi, tidak akan berhenti diperdebatkan. Untuk itu yang paling masuk akal untuk menyelesaikan perdebatan itu adalah dengan mempercepat proses hukum di KPK”.

c)      Topik KPK dan Polri akan segera selesaikan kasus-kasus yang terjadi

Jika diakumulasi topik berita-berita KPK dan Polri akan segera selesaikan kasus yang dimuat pada edisi Januari Tahun 2015 dan edisi Februari Tahun 2015 yaitu berjumlah 5 berita. Dengan rincian pemberitaan sebagai berikut: ada dua (2) berita pada edisi Januari Tahun 2015 yaitu edisi berita tanggal 18 Januari 2015 dan edisi berita tanggal 19 Januari 2015. Sedangkan pada edisi Februari tahun 2015 ada tiga (3) berita yang dimuat yaitu pada edisi tanggal 1 Februari 2015, edisi berita tanggal 21 Februari 2015 dan edisi berita tanggal 24 Februari 2015. Sementara pada edisi Maret Tahun 2015, topik berita-berita KPK dan Polri akan segera selesaikan kasus tidak ada pemberitannya.

Pada edisi Minggu 18 Januari 2015, Define problems berita dengan judul “KPK percepat proses hukum”, ditulis dengan persepektif humanis berupa desakan kepada KPK agar secepatnya mempercepat proses hukum kasus Budi Gunawan. Komisi pemberantasan korupsi didesak agar mempercepat proses hukum kasus dugaan penerimaan gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat menjadi Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri.hal ini dapat dilihat pada paragraf pertama berikut ini:

“Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Saldi Isra mengingatkan, jabatan pelaksana tugas Kepala Polri yang saat ini diemban Komisaris Jenderal Badrodin Haiti tidak boleh dibiarkan terlalu lama”.

Selanjutnya pada paragraf selanjutnya juga tertulis bahwa, “untuk mempercepat berakhirnya pelaksanaan tugas Kapolri, KPK harus memberikan prioritas dalam penyelesaian kasusnya. Untuk itu jangan terlalu lama melimpahkan ke pengadilan. Apalagi KPK mengatakan kasus ini sederhana, kata Saldi. Sabtu (17/1)

Diagnose causes berita dengan judul “KPK percepat proses hukum”, ditulis dari perspektif humanis dengan janji percepatan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan  diungkapkan sebelumnya oleh wakil ketua KPK Bambang Widjojanto saat diminta tanggapannya menyusul keputusan presiden Jokowi menunda pelantikan Budi sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderla (Pol) Sutarman. Hal tersebut merupakan hasil kutipan berita pada paragraf lima sebagai berikut:

“KPK akan fokus pada dugaan pemberian hadiah atau janji selama Budi menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDA Mabes Polri 2003 – 2006, Ujar Bambang saat itu”.

Hal ini juga diperkuat pada paragraf selanjutnya, “KPK juga menyatakan tengah menyusun jadwal untuk mulai memanggil sejumlah saksi terkait kasus tersebut pekan depan (Kompas, Sabtu 17/1)”.

Make moral judgement berita dengan judul “KPK percepat proses hukum”, ditulis dari perspektif humanis. Secara eksplisit menyampaikan percepatan penanganan kasus Komjen Budi gunawan adalah untuk menjawab banyak sangkaan kepada KPK mengingat pengumuman tersangka dilakukan KPK tiga hari setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Budi ke DPR sebagai Calon Kepala Polri. Budi ditetapkan sebagai tersangka. KPK menjerat Budi dengan pasal 12 Huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juneto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hal ini dapat dilihat pada frame berita paragraf tujuh berikut ini:

“Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia Ray R juga senada. Dia meminta KPK segera menindaklanjuti dan menahan orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka jika sudah mengantongi bukti”.

Selanjutnya pada paragraf sembilan tertulis, “Mereka ini dibiarkan bebas, kami meminta kepada KPK, kalau sudah ada dua alat bukti, tahan segera. Kami meminta ini agar KPK jangan dianggap orang politis, kata Ray”.

Treatment recommendation berita dengan judul “KPK percepat proses hukum”, ditulis dari perspektif dimana Surat Kabar Kompas memberikan rekomendasi bahwa dengan mempercepat proses hukum kasus dugaan penerimaan gratifikasi Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan adalah langkah cepat KPK. Langkah cepat KPK tersebut tidak hanya membantu KPK tetapi juga membantu Polri dan Presiden. Hal ini merupakan hasil kutipan berita dari pernyataan tokoh-tokoh lintas agama seusai menggelar serangkaian pertemuan sejak jumat (16/1).

“Kami mendukung upaya KPK sesegera mungkin menindaklanjuti kasus Budi. Selain itu KPK juga harus segera menuntaskan kasus-kasus hukum lainnya yang pelakunya sudah menjadi tersangka. DPR juga kami minta melaksanakan tugasnya senantiasa mendengarkan suara rakyat. Dalam kasus pengangkatan Kepala Polri, DPR dinilai tak mendengarkan suara rakyat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan politik sesaat, demikian inti penjelasan para tokoh itu”

4.              Analisis Framing Pemberitaan Surat Kabar Jawa Pos

Ada dua ukuran penilaian perspektif pemberitaan surat kabar Surat Kabar Jawa Pos dalam menganalisis berita secara framing. Sama halnya dengan pemberitaan Kompas di atas, perspektif humanis dan perspektif masyarakat yang menjadi acuan dari penilaian perspektif pada penelitian ini. Dimana jika dilihat dari perspektif humanis berarti membahas tentang kemanusiaan antara pihak-pihak yang dimuat dalam pemberitaan, sedangkan jika dilihat dari perspektif masyarakat berarti membahas tentang keluhan dan aspirasi masyarakat dalam membantu pemerintah menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.

Dalam surat kabar Surat Kabar Jawa Pos juga menganalisis berita-berita pada edisi Januari – Maret Tahun 2015. Penelitian ini menganalisis dua (2) topik berita-berita dalam kasus KPK dan Polri. Dua (2) topik berita tersebut yaitu Pertama, masalah Perwira Polri yang menjadi tersangka kasus korupsi dan mulai melawan KPK; Kedua, masalah KPK terancam lumpuh karena pimpinannya habis terlibat kasus. Untuk menganalisis topik-topik berita tersebut peneliti menggunakan empat (4) perangkat unit analisis framing menurut Entman, sama halnya yang digunakan untuk menganalisis berita-berita pada surat kabar Surat Kabar Kompas sebelumnya yaitu define problems (Pendefinisian masalah), diagnose causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah), make moral judgement (membuat keputusan moral dan treatment recommendation (Menekankan penyelesaian).

a)      Topik masalah Perwira Polri terlibat kasus korupsi dan mulai melawan KPK

Jika diakumulasi edisi Januari tahun 2015 – edisi Maret tahun 2015 berita tentang masalah perwira polri yang menjadi tersangka kasus korupsi dan mulai melawan KPK yaitu berjumlah sembilan (9) berita pada edisi Januari tahun 2015 yaitu pada edisi 14 Januari 2015, 15 Januari 2015, 16 Januari 2015, 17 Januari 2015, 18 Januari 2015, 19 Januari 2015, 20 Januari 2015, 21 Januari 2015, 22 Januari 2015 dan 29 Januari 2015; ada dua belas (12) berita pada edisi Februari tahun 2015 yaitu pada edisi 1 Februari 2015, 3 Februari 2015, 4 Februari 2015, 5 Feburari 2015, 9 Februari 2015, 15 Februari 2015, 16 Februari 2015, 17 Februari 2015, 18 Februari 2015, 19 Februari 2015, 21 Februari 2015 dan 23 Februari 2015; dan empat (4) berita pada edisi Maret 2015 yaitu edisi tanggal 2 Maret 2015, 3 Maret 2015, 5 Maret 2015 dan 7 Maret 2015.

Pada edisi Rabu 21 Januari, Define problems berita dengan judul “Polri Mulai Melawan KPK”, ditulis dari perspektif humanis berupa pembelaan pada perwira Polri walaupun dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Dimana dari pembelaan yang datang silih berganti tersebut tentang penetapan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK sehingga perseteruan tersebut terus memanas. Hal ini dapat dilihat pada paragraf kedua.

Frame yang menunjukkan perspektif humanis berupa pembelaan pada perwira Polri walaupun dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK:

“Upaya mengajukan gugatan praperadian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu disampaikan Kadivhumas Polri Irjen Ronny F Sompie, kemarin (20/1)”. Hal itu kami lakukan sebagai bentuk sikap kritis Polri terhadap KPK. “Kami menggunakan jalur hukum untuk membela anggota Polri, tuturnya”

 Diagnose causes berita dengan judul “Polri mulai melawan KPK”, ditulis dari perspektif humanis dengan mengungkapkan kesalahan Polri mulai melawan dengan menempuh gugatan praperadilan untuk kasus BG. Usaha mempersulit proses juga terkesan kuat karena seluruh saksi polisi aktif tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Hal ini dapat dilihat pada paragraf ketiga.

Frame yang mengungkapkan kesalahan Polri tersebut adalah sebagai berikut:

“Gugatan praperadilan tersebut diajukan atas pertimbangan tim ahli hukum Polri. Ahli hukum kami sudah membahasnya secara mendalam. Namun, saya tidak bisa menyampaikan karena dikhawatirkan mncul persepsi yang berbeda, papar mantan Kapolwiltabes Surabaya itu”.

 Make moral judgement berita dengan judul “Polri mulai melawan KPK”,  ditulis dari perspektif humanis. Secara eksplisit berdasarkan informasi yang digali dari Koran ini, KPK tengah menelusuri jejak pemberian suap terkait dengan promosi jabatan dan penempatan dinas yang pernah diterima Budi. Hal ini dapat dilihat pada paragraf dua belas berikut ini:

“Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan pemeriksaan para saksi itu ditujukan untuk mengembangkan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang disangkakan terhadap Budi”.

 Selanjutnya dipertegas dengan penyataan, “Dugaan kami, kasus BG ini tidak hanya terjadi dalam kurun 2003 -2006, ujarnya”.

 Treatment recommendation berita dengan judul “Polri mulai melawan KPK”, ditulis dari perspektif humanis dan perspektif masyarakat dengan menulis sikap KPK dalam menghormati keputusan praperadilan. Dalam Koran ini menjelaskan bahwa KPK akan menghormati permohonan praperadilan itu apabila nanti memang ada surat resmi yang disampaikan ke KPK. Hal ini dapat dilihat pada paragraf berikut ini:

Frame yang menunjukkan perspektif humanis dan perspektif masyarakat tentang sikap hormat-menghormati yang dilakukan KPK:

 “Kami tentu akan mempelajari dan menjalankan praperadilan itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku, tegasnya.

 Dalam paragraf tujuh belas Bambang juga meminta sejumlah pihak tidak memberikan komentar yang bisa memperkeruh suasana. Dia berharap semua pihak, termasuk Menko Polhukam, menggunakan kewenangan masing-masing untuk membantu KPK menegakkan hukum.

Hal ini dipertegas lagi dengan pernyataan, “Jangan malah membuat kisruh. KPK akan menghormati kewenangan sejumlah pihak, tapi kami juga minta semua pihak mendukung upaya KPK menegakkan hukum, katanya”.

b)      Topik Berita masalah KPK terancam lumpuh karena pimpinannya habis terlibat kasus

Ada enam (6) berita masalah KPK terancam lumpuh karena pimpinannya habis terlibat kasus pada edisi Januari tahun 2015, yaitu edisi berita tanggal 23 Januari 2015, 24 Januari 2015, 25 Januari 2015, 26 Januari 2015, 27 Januari 2015 dan 28 Januari 2015. Ada sebelas (11) berita yang memuat masalah KPK terancam lumpuh karena pimpinannya habis terlibat kasus pada edisi Februari tahun 2015, yaitu edisi berita tanggal 1 Februari 2015, 2 Februari 2015, 3 Februari 2015, 5 Februari 2015, 6 Februari 2015, 7 Februari 2015, 12 Februari 2015, 20 Februari 2015, 23 Februari 2015, 24 Februari 2015 dan 25 Februari 2015.

Dari beberapa edisi berita tersebut diambil satu berita edisi tanggal 25 Januari 2015 dengan judul “Setelah Samad dan BW, giliran Pandu dijerat”, untuk dianalisis secara framing. Alasan mengambil edisi berita tersebut, karena isi beritanya menonjol dan mewakili berita-berita yang lain untuk dianalisis secara framing.

Edisi Minggu 25 Januari 2015, define problems berita dengan judul “Setelah Samad dan BW, Giliran Pandu Dijerat”, ditulis dari perspektif humanis berupa komitmen Presiden joko Widodo untuk mendukung pemberantasan korupsi kini tengah diuji. Serangan bertubi-tubi tengah diarahkan ke KPK, serangan itupun mulai mengarah ke proses kriminalisasi. Hal ini dipertegas pada paragraf dua berikut:

“Serangan mulai terlihat dengan penetapan BambangWidjojanto (BW) sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan. BW dituding menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010”.

Pada paragraf selanjutnya juga tertulis, “sebelum serangan kepada BW, sejumlah pihak berupaya menyeret Abraham Samad pada tindakan-tindakan pelanggaran kode etik”.

Diagnose causes berita dengan judul “Setelah Samad dan BW, Giliran Pandu Dijerat”, ditulis dari perspektif humanis dengan mengungkap kesalahan para pimpinan KPK, dan kali ini Adnan Pandu Praja. Serangan kembali terjadi ke pimpinan KPK, kali ini komisioner KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, yang dibidik.

Frame yang menyatakan diungkapnya kesalahan para pimpinan KPK terlihat pada paragraf empat, “Mantan sekretaris kompolnas itu dilaporkan ke Bareskrim mabes Polri oleh Muklis Samlan, warga Kalimantan Timur (Kaltim)”. Kali ini Pandu dikait-kaitkan dengan pengambilalihan saham PT. Daisy Timber di Berau, Kaltim pada 2005”.

Selanjutnya pada paragraf kesebelas tertulis bahwa, “Adnan diserang bisa jadi karena ada sesumber para pimpinan dan mantan pimpinan KPK pada Jumat (23/1) yang menyebutkan jika pimpinan tersisa dua (Zulkarnaen dan Adnan), KPK masih bisa bekerja dan tak melanggar undang-undang”.

Make moral judgement berita dengan judul “Setelah Samad dan BW, Giliran Pandu Dijerat”, ditulis dari perspektif humanis dan masyarakat. Dimana KPK menilai, Bukan pelemahan, namun penghancuran KPK. Dan keadaan tersebut mendapat aspirasi dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada frame yang tertulis pada paragraf terakhir berikut ini:

“Kalau ada kriminalisasi lagi itu bukan lagi pelemahan, tapi penghancuran KPK, ucap Johan”.

Pada paragraf sepuluh juga tertulis bahwa, “Upaya kriminalisasi yang kedua itu disikapi KPK sebagai bentuk menghancurkan KPK. Pasalnya, jika BW dan Adnan menjadi tersangka pidana serta Samad diturunkan melalui pelanggaran etik, pimpinan KPK pun tinggal satu, Zulkarnaen”.

Treatment recommendation berita dengan judul “Setelah Samad dan BW, Giliran Pandu Dijerat”, ditulis dari perspektif masyarakat dengan adanya dukungan dan persepsi poblik. KPK menilai, pelaporan Adnan semakin menguatkan persepsi publik bahwa itu rangkaian dari penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di lembaganya. Hal ini dapat dilihat pada frame pada paragraf tiga belas.

Frame yang menunjukkan dukungan dan persepsi publik:

“Persepsi publik rasanya tidak bisa dibantah lagi jika hal ini kejadian yang saling berkaitan. Kemarin pak BW (Bambang Widjojanto), hari ini pak Pandu, mungkin nanti giliran pak Zul (Zulkarnaen), terang Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, SP. Namun Johan Budi menggarisbawahi bahwa laporan tersebut jangan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang tidak berkaitan dengan perkara.

5.             Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1)      Kompas dalam pemberitaannya mengenai konflik yang terjadi antara KPK vs Polri mengkonstruksi adanya perbedaan pendapat soal penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka karena bukti-bukti yang diperoleh tidak lengkap. Banyak pihak yang mengecam soal pengambilan keputusan Presiden Joko Widodo tentang kasus Budi Gunawan. Kompas merekomendasikan agar kasus Budi Gunawan segera diselesaikan karena masih ada kasus-kasus lain yang harus segera diselesaikan. Kompas dalam membingkai berita selalu tepat dan lengkap tanpa adanya potongan-potongan berita.  Kompas dalam pemberitaannya cenderung melihat KPK dan Polri secara bersamaan tanpa ada perbedaan. Sedangkan Jawapos dalam pemberitaannya mengenai konflik yang terjadi antara KPK vs Polri mengkonstruksi adanya sisi positif di tubuh Kepolisian. Dimana dalam pemberitaannya, Polri selalu diambil-ambilkan dan diberikan posisi yang baik diberitanya. Sehingga KPK dalam pemberitaannya selalu berada posisi negatif. Seperti upaya presiden dalam menangani kasus Budi Gunawan dan pihak koalisi Indonesia hebat (KIH) yang selalu berada di pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden selalu harus mengedepankan Polri tanpa melihat kasus yang terjadi di dalam kepolisian. Dan tanpa melihat tugas dan fungsi KPK dalam menangani kasus pemberantasan korupsi di Indonesia.

2)      Perbandingan pemberitaan kasus KPK vs Polri pada Surat Kabar Kompas dan Jawa Pos adalah sebagai berikut:

a)      Dalam pemberitaan kasus KPK dan Polri pada Surat Kabar Kompas sebagian besar pemberitannya ditulis dari perspektif humanis sedangkan pemberitaan pada Surat Kabar Jawa Pos sebagian besar ditulis dari perspektif masyarakat.

b)      Dalam pemberitaan kasus pada Surat Kabar Kompas sebagian besar berpihak pada KPK sedangkan pemberitaan yang ditulis oleh Surat Kabar Jawa Pos sebagian besar pro Polri

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Assegaff, Dja’far H. 1985. Jurnalistik Masa Kini Pengantar ke Praktek Kewartawanan. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Badara, Aris. 2013. Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Djuroto, Totok. 2002. Manajemen Penerbitan Pers. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Effendi, Onong Uchjana. 1986. Dinamika Komunikasi. Remadja Karya CV: Bandung.

Eriyanto. 2002. Analisis Framing Konstruksi Ideologi dan Politik Media. LkiS: Yoyakarta.

Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik. Jakarta: Granit.

Ishwara, Luwi. 2011. Seri Jurnalistik Kompas Jurnalisme Dasar. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.

Kuen, Frederich H. 2008. Jurnalisme & Humanisme. LKBN Antara Biro: Kendari.

McQuail, Denis. 1994. Teori Komunikasi Massa Edisi Kedua. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Mutia, Tika dkk. 2012. Manajemen Media. Arsad Press: Bandung.

Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. PT Rajagrafindo: Jakarta.

Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta.

Rahayu (ed). 2006. Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia. Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers dan Departemen Komunikasi dan Informasi: Jogyakarta.

Sobur, Alex. 2002. Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta: Bandung.

Sumadiria, As Haris. 2014. Sosiologi Komunikasi Massa. Simbiosa Rekatama Media: Bandung.

Taniredja, T dan Mustafidah, H. 2011. Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar. Alfabeta: Bandung.

Wiryanto. 2006. Teori komunikasi Massa. PT Grasindo: Jakarta.

Jurnal:

De Vreese, Claes H. 2005. “News Framing: Theory and Typology”. Information Design Journal + Document Design 13 (1), 2005, hal 51-62.

Yang lai fong, Nicole. 2009. “Framing Analysis Of a Conflict: War/Peace Journalism”. The Journal of The South Asia Research Centre for Communications and Humanities vol. 1 No. 1, 2009 hal 17-32 .

Santoso, Didik Haryadi. 2013. Media dan Bingkai Berita : Analisis Framing Kompas Online dan Republika Online dalam Meliput Berita Kedatangan Lady Gaga. Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Vol. 1 No. 2 hal. 103-110.

Scheufele, Dietram A & Tewksbury, David. 2007. “Framing, Agenda setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models”. Journal of Communication 57 (2007), hal.9-20.

Weaver, David H. 2007. “Thought on Agenda Setting, Framing, and Priming”. Journal of Communication 57 (2007), hal. 142-147.